seputarjabar.com
Jumat, 7 Agustus 2026
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Pelantikan dan Rakernas I DPP LPM RI periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP LPM RI, Ir. M.Q. Iswara, menegaskan kesiapan LPM RI untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung program-program pemerintah.
Pernyataan tersebut sekaligus sejalan dengan arahan Menko Polkam Djamari Chaniago yang meminta LPM menjadi booster atau pendorong keberhasilan program pemerintah sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Seperti yang saya katakan tadi di depan Pak Menko, kita siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kita siap menjalankan program-program strategis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo,” ujar M.Q. Iswara.
Menurut Iswara, LPM memiliki jaringan kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan LPM dinilai memiliki posisi strategis untuk membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
LPM Bukan Sekadar Organisasi
Iswara menegaskan, LPM tidak boleh hanya dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah. Lebih dari itu, LPM harus mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“LPM harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program pembangunan sampai dan dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan desa memiliki landasan hukum dalam sistem pemerintahan desa. Namun, secara hukum perlu dibedakan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengaturan yang lebih spesifik mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat dalam Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa. “Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki landasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 94, serta diperkuat melalui Permendagri No. 18 Tahun 2018. mengacu pada UU no.23 tahun 2014″.
Dengan posisi tersebut, LPM memiliki ruang strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Arahan Menko Polkam
Sementara itu, dalam arahannya pada Rakernas LPM RI, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan jajaran LPM agar mampu memanfaatkan keberadaan berbagai program pemerintah untuk memperbesar manfaat yang diterima masyarakat.
Djamari bahkan menyebut LPM harus menjadi “booster” bagi program pemerintah.Menurut Djamari, keberadaan LPM akan semakin dirasakan apabila organisasi tersebut mampu memperbesar dampak program pemerintah di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan jajaran LPM agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat.
“Dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain,” ujar Djamari dalam arahannya.
Konsolidasi Organisasi Desa
Momentum Rakernas juga menjadi penting untuk membahas persoalan konsolidasi kelembagaan masyarakat di tingkat desa.
LPM RI menilai masih terdapat banyak organisasi yang bergerak di lingkungan pemerintahan desa, baik yang mewadahi kepala desa, BPD maupun perangkat desa. Banyaknya asosiasi dan wadah organisasi tersebut perlu disinergikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Konsolidasi diperlukan agar seluruh elemen memiliki orientasi yang sama, yakni memperkuat pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan warga desa.
“Secara penataan organisasi ini harus ada konsolidasi ulang supaya semuanya bisa bersinergi. Toh tujuannya sama,” ungkap jajaran DPP LPM RI dalam konferensi pers.
LPM Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Dengan adanya arahan pemerintah dan hasil Rakernas, LPM RI periode 2026–2031 diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan desa, menurut LPM RI, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, pelayanan masyarakat serta pengembangan potensi lokal juga harus menjadi perhatian.
Dengan demikian, pernyataan Menko Polkam tentang LPM sebagai “booster” dan komitmen M.Q. Iswara menjadikan LPM sebagai “mitra strategis pemerintah” dapat menjadi satu kesatuan angle berita yang kuat.
Ir. M.Q. Iswara, Wakil Ketua Umum DPP LPM RI periode 2026–2031
Sedangkan untuk Ketua Umum DPP LPM RI, berdasarkan data yang sebelumnya kita telusuri, adalah Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dan untuk dasar hukum LPM/LKD, saya sarankan redaksi:
“Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki landasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 94, serta diperkuat melalui Permendagri No. 18 Tahun 2018.”
Reportase: yw056
