Seputar Jabar | Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp735 triliun untuk transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
“Pada tahun 2027, (transfer ke daerah) direncanakan sebesar Rp735 triliun atau meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook (proyeksi) 2026 sebesar Rp696,9 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.
Purbaya mengatakan anggaran tersebut khusus untuk transfer ke daerah dan tidak termasuk dana rekonstruksi.
Bendahara Negara itu pun menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi fiskal tiap daerah secara rutin. Bila pemerintah daerah terlihat mengalami keterbatasan anggaran, Purbaya membuka peluang menyalurkan anggaran tambahan seperti yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.
“Nanti kami juga akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kami tambah seperti kemarin. Jadi, itu pendekatan kami,” kata Purbaya.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat (BPP) ditargetkan sebesar Rp3.362,2 triliun atau tumbuh 3,6 persen dari proyeksi APBN 2026 senilai Rp3.245,5 triliun.
Jumlah itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,7 triliun, turun 7,7 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.630,4 triliun. Sementara belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.857,5 triliun, naik 15 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.615,1 triliun.
Dengan demikian, belanja negara dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.
Adapun defisit RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan mempertimbangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun atau tumbuh 6,8 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun.
