Selasa, 6 Oktober 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, S.I.P., mendorong percepatan penyediaan dan perbaikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat memberikan keterangan di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Selasa (6/10/2026).
Menurut Maruarar, pemerintah terus menyiapkan berbagai skema agar masyarakat dapat memperoleh hunian layak, termasuk membantu memperbaiki rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni.
“Kalau ada rumah yang tidak bisa diperbaiki, kita cari skema yang tepat. Yang penting masyarakat tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, program perumahan juga memberikan dampak ekonomi karena melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari tukang, pendamping hingga pelaku usaha material bangunan.
Maruarar juga menyoroti pentingnya dukungan perbankan, seperti BTN untuk pembiayaan rumah subsidi dan BRI dalam program perbaikan atau bedah rumah.
Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dalam pembangunan hunian di kawasan perkotaan.
“Program perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan banyak sektor,” katanya.
Maruarar menegaskan pemerintah akan terus mempercepat program perumahan hingga akhir tahun dengan evaluasi berdasarkan data dan indikator yang terukur.
“Yang menilai nantinya adalah BPS. Kita harus membangun sistem yang sehat, sehingga bukan kita sendiri yang menilai hasil pekerjaan kita,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah, perbankan, swasta, serta masyarakat dapat terus berkolaborasi dalam menghadirkan hunian layak sekaligus menggerakkan perekonomian.
