BANDUNG – Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dituntut hukuman penjara selama enam tahun.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE, Martadinata Kota Bandung, Senin (5/9/2022).
“Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama enam tahun,” ujar JPU KPK.
Selain tuntutan penjara, JPU KPK juga menuntut pidana denda Rp 350 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
JPU KPK menilai Herman terbukti menerima suap, terkait sejumlah proyek selama menjabat sebagai Wali Kota Banjar dari 2008 – 2013.
Jaksa menilai Herman bersalah sebagaimana Pasal 12 huruf b UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kedua.
Jaksa juga menuntut Herman Sutrisno untuk membayar uang pengganti atas perbuatan yang dilakukannya. Tak tanggung-tanggung, Herman diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 12.520.550.973 atau Rp 12 miliar lebih.
“Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayat uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh ketentuan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ucap JPU KPK.
Selama menjabat sebagai Wali Kota Banjar, Herman Sutrisno sudah mengumpulkan uang hingga Rp 2,2 miliar diduga hasil mengatur pemenang lelang proyek pekerjaan di Kota Banjar sebagaimana dakwaan jaksa.
“Bahwa Herman Sutrisno pada 2008 sampai 2013 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah menerima uang sejumlah Rp 2,2 miliar,” ucap JPU dalam dakwaannya.