BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya melayangkan surat teguran kepada pejabat yang telah pensiun karena hingga saat ini tak kunjung mengembalikan mobil dinas.
Seperti diketahui, hingga kini ada 22 kendaraan roda empat yang masih belum dikembalikan oleh para pejabat yang sudah pensiun tersebut karena mereka merasa sudah mengeluarkan biaya perawatan secara pribadi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, Heru Budi Purnomo, mengatakan, untuk surat teguran sudah dilayangkan seperti teguran kesatu, kedua, dan ketiga kepada pejabat yang sudah pensiun tersebut.
“Namun kalau misalnya masih belum mau mengembalikan kendaraan dinas, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk melakukan penarikan,” ujarnya di Perkantoran Pemda KBB, Jumat (10/3/2023).
Ia mengatakan, surat teguran itu dilayangkan karena pada prinsipnya kendaraan dinas tersebut merupakan aset pemerintah dan harus kembali lagi ke pemerintah ketika mereka sudah pensiun.
Selama ini, kata dia, pihaknya sudah berusaha untuk melakukan penarikan, tetapi saat didatangi ke rumah yang bersangkutan, mereka selalu tidak ada sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penarikan.
“Tapi kami targetnya tahun ini semua kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para pensiunan itu sudah bisa ditarik,” kata Heru.
Menurutnya, target tersebut harus terkejar karena aset mobil dinas itu menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2021.
“Sehingga harus ditindaklanjuti di tahun ini dengan menarik lagi aset kendaraan milik daerah karena masih tercatat,” ucapnya.
