BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menitipkan harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor yang baru, Irwanuddin Tadjuddin untuk menjaga para kepala desa.
Rudy Susmanto meminta, Irwanuddin Tadjuddin dapat memberikan pendampingan bagi para kepala desa agar tidak ada lagi kasus korupsi yang dilakukan para kepala desa.
Pasalnya, kata Rudy, sejumlah kepala desa yang terjerat kasus adalah kepala desa yang kurang menerima sosialisasi dan pendampingan dari aparat penegak hukum.
Sehingga, Rudy Susmanto memiliki harapan besar kepada Irwanuddin Tadjuddin agar tidak ada satupun kepala desa yang kembali terjerat hukum karena kurangnya pendampingan.
“Kami memiliki harapan yang cukup besar dengan Kajari yang baru prestasi kejaksaan bukan hanya dilihat dari berapa jumlah orang yang ditangkap, tapi prestasi yang kami harapkan di Kabupaten Bogor bagaimana bisa mendampingi 416 desa sehingga di 5 tahun ke depan, desa di Kabupaten Bogor tidak ada satupun yang berproses hukum,” kata Rudy usai menghadiri pisah sambut Kajari Baru, Kamis (20/6) malam.
Dengan adanya nahkoda baru di Kajari Kabupaten Bogor, Rudy berharap adanya pendampingan rutin untuk para Kades, salah satunya administrasi di Desa agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
“Administrasi berjalan baik, program dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini tentu butuh kerjasama salah satunya dari Kejaksaan negeri Kabupaten Bogor,” ucapnya.
“Tentunya, kejaksaan negeri mudah-mudahan dapat mencegah beberapa kasus tindak pidana korupsi, jadi bukan memproses tapi mencegah sehingga tidak terjadi,” sambungnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga meminta para kepala desa yang baru saja dilantik kepengurusannya di Apdesi Kabupaten Bogor, harus terus berkomunikasi dengan semua pihak salah satunya Kejaksaan Negeri.
“Selain mensosialisasikan, tentunya ketua Apdesi yang baru harus banyak berkomunnikasi dengan Kejari Cibinong sehingga beberapa program yang berjalan, jangan sampai nunggu jatuh,” imbuhnya.
Rudy berharap, kolaborasi seluruh pihak, mampu meminimalisir bahkan meniadakan kasus-kasus yang melibatkan para kepala desa. Sehingga, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
“Karena jika ada kepala desa yang berporses hukum, pelayanan masyarakat akan terganggu,” pungkasnya (SFR)