Seputar Jabar | Kepala Desa Srijaya di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Canih Hermansyah mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena membongkar bangunan liar (bangli) di wilayahnya tanpa surat teguran dan sosialisasi. “Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP, teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Lah ini negara, bukan negara jajahan, kita sudah merdeka,” kata Canih kepada Media di lokasi, Jumat (14/3/2025). Selain itu, Canih menyebut Dedi Mulyadi sebagai gubernur otoriter karena membuat gaduh wilayahnya.
“Lah kalau bikin ramai buat apaan, bikin keruh saja. Cuma Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahnnya seperti otoriter, mentang-mentang dia Gubernur tidak melihat keadaan,” ungkap Canih.
Namun, Canih mengaku sangat mendukung pembangunan daerah. Hanya saja, cara pembangunan yang dipimpin Dedi dianggap salah. “Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung. Tapi caranya yang salah. Bukan zaman penjajah ini,” imbuh dia. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memimpin pembongkaran 60 bangli di bantaran Kali Sepak di Desa Srimukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025) sejak pukul 10.00 WIB. Dalam pembongkaran ini, satu alat berat ekskavator dikerahkan untuk meruntuhkan puluhan bangli yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Sepak.
Di lokasi ini, bangli tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal hingga warung oleh warga setempat sejak puluhan tahun lamanya. Mereka mau tak mau harus merelakan bangli tersebut dibongkar ketika satu ekskavator mulai bergerak mendekati deretan bangli. Seorang pedagang sate pemilik bangli, Wana (55), mengaku tak mendapat sosialisasi terkait pembongkaran bangunan yang digelar pada hari ini. Ia hanya mengetahui informasi bahwa pembongkaran dilakukan pada 10 April 2025. “Tanggal 10 April mau digusur habis Lebaran. Yang hari ini enggak tahu, lurah enggak tahu, camat enggak tau. Tahu-tahu hari ini,” kata Wana di lokasi, Jumat. Red
