Seputar Jabar | September 2025 – Program (Makan Bergizi Gratis) MBG saat ini merupakan salah satu topik utama yang selalu dibahas oleh masyarakat, sejak awal terealisasikannya program ini, selalu ada respon positif dan negatifnya dari warga.
Namun, belakangan ini media dikejutkan karena beredarnya kasus-kasus keracunan pada siswa. Ratusan bahkan hingga ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG dari sekolahnya, ini tentu memicu kekhawatiran nasional. Khususnya pada bulan September inilah korban keracunan semakin meningkat dari September hingga saat ini. Program yang seharusnya menyehatkan malah justru membahayakan.
Kabar ini membuat para orang tua dan masyarakat resah karena memikirkan anaknya yang mengkonsumsi atau menerima Makan Bergizi Gratis. Bahkan ada beberapa orang tua yang menuntut untuk pemerintah segera melakukan evaluasi terkait program ini, menuntut penanganan pembiayaan untuk mengobati keracunan pada anaknya, hingga ada yang menolak agar anaknya tidak diberikan Makanan Bergizi Gratis. Pakar gizi yang juga menyarankan pemerintah untuk memberhentikan program ini sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi secara menyeluruh.
Berita ini sudah banyak dibincangkan di media publik ataupun di lingkungan masyarakat sehingga terdengar oleh para DPR bahwa masyarakat menuntut untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG. Ketika sebuah program negara (MBG) justru mengakibatkan potensi kerugian bagi kesehatan publik (korban keracunan), wajar saja jika DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ikut terlibat sebagai pengawasan. Fungsi pengawasan DPR melekat di konstitusi, terutama bila ada indikasi maladministrasi atau kegagalan dalam implementasi program publik.
Mendengar kasus yang sudah menyebar di nasional ini, ketua DPR Puan Maharani, sempat menyebutkan bahwa DPR akan turun langsung untuk meninjau dan mencari tahu sumber permasalahan yang dialami siswa setelah mengkonsumsi MBG.
“Kami akan mengawasi ke tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung sebenarnya masalahnya itu seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
DPR meminta (Badan Gizi Nasional) BGN untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan MBG dan DPR yang akan “mengawal” langsung perbaikan tata kelola program.
Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tak tinggal diam, iya sempat mengatakan “ini bukan sekedar kejadian tapi ancaman bagi kesehatan ribuan anak DPR siap memanggil BGN langsung untuk evaluasi”. Iya mendesak BGN untuk segera menangani masalah terkait kasus ini secara serius.
Puan Maharani juga mengatakan bahwa program ini memang harus dievaluasi total dan berharap untuk tidak saling menyalahkan, melainkan mencari tahu agar permasalahan dan mengevaluasinya bersama-sama hingga kejadian ini tidak terulang lagi.
Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan pendataan terkait korban keracunan, BGN melaporkan sejak Januari hingga 22 September, terjadi 4.711 kasus keracunan MBG dari berbagai daerah.Namun, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Tetapi, angka yang lebih besar dilaporkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). LSM ini mencatat per 21 September 2025, korban keracunan terus bertambah menjadi 6.452 anak dengan gejala awal yang mual, sakit perut hingga kejang-kejang. Namun pemerintahan tetap memilih untuk melanjutkan program ini sambil terus melakukan evaluasi dan dengan perbaikan.
DPR juga mengutip bahwa dari sekitar 8.000 dapur yang melaksanakan penyelenggaraan MBG, hanya 34 dapur yang memiliki sertifikat higienis. Fakta bahwa hanya 34 dapur MBG yang bersertifikat higienis dari ribuan dapur yang ada, menunjukkan rendahnya kapabilitas pengelolaan pangan dalam dapur MBG.
Masalah ini juga sempat dilaporkan ke Puskesmas setempat di mana tempat banyaknya korban keracunan massal tersebut bahkan polisi juga sempat turun tangan untuk menutup dapur penyedia makanan. Barang bukti seperti bahan makanan dan peralatan masak diamankan sementara untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tidak hanya berhenti di situ, dua penyedia dapur ada yang terpaksa tertutup karena melanggar standar kebersihan dan badan gizi nasional.
DPR sebagai lembaga pengawasan sudah mengambil langkah tepat dengan turun tangan langsung meninjau dapur-dapur MBG. Namun, langkah itu harus diikuti reformasi nyata: audit, transparansi, regulasi baru, dan penegakan hukum. Hanya dengan begitu, MBG bisa kembali menjadi program yang dipercaya masyarakat, bukan sekadar jargon politik.
Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa keinginan program agar bisa efektif terlaksanakan, memerlukan fondasi yang kuat. Dengan turun tangan DPR, diharapkan MBG tak lagi menjadi bencana yang membuat khawatir, melainkan berkah bagi generasi emas Indonesia. Hingga hasil investigasi lengkap dirilis, publik menantikan komitmen nyata dari semua pihak untuk melindungi anak-anak sekolah.
(Dinda Shafiya Alghiffari)
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas