Seputar Jabar Tasikmalaya | Gelombang keresahan besar menyelimuti ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Keputusan mendadak Bupati Tasikmalaya yang memberhentikan dua Kepala Desa, yakni Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya dan Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten, telah memicu kekhawatiran serius dan memicu ancaman aksi protes besar-besaran dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam rapat koordinasi (rakor) internal yang digelar pada Sabtu 6 Desember 2025, APDESI menyatakan keberatan keras terhadap langkah Bupati yang dinilai sepihak dan tanpa melibatkan organisasi profesi Kades. Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya, Giri, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu psikologis seluruh Kades. Pihaknya mengaku sangat prihatin, sebab ini bukan sekadar dua Kepala Desa, tapi soal ketidakpastian yang bisa terjadi kapan saja.
“Kalau surat kami tidak dijawab, APDESI siap audiensi dan bahkan siap menggelar aksi besar!,” tegas Giri memberikan ultimatum.
APDESI menilai bahwa pemberhentian mendadak tanpa komunikasi dan transparansi menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para Kades. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa kebijakan serupa bisa diterapkan kapan saja di desa lain, mengganggu stabilitas pelayanan publik.
“Ada kekhawatiran bahwa besok-besok bisa terjadi lagi di desa lain. Ini soal keberlangsungan pelayanan masyarakat,” jelas Giri.
Sebagai langkah awal, APDESI memutuskan untuk segera menyiapkan audiensi resmi dengan Bupati Tasikmalaya. Rencananya, rombongan audiensi akan dihadiri oleh sejumlah besar Kades sebagai bentuk solidaritas dan tuntutan kuat untuk mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan yang adil.
Giri menegaskan bahwa APDESI bukan berniat menentang, melainkan mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tasikmalaya membuka ruang diskusi terbuka. Organisasi Kades ini merasa seharusnya dilibatkan sebelum keputusan besar seperti pemberhentian Kades diambil.
“Kami berharap Bupati lebih bijak dan membuka dialog. APDESI ini organisasi resmi, sudah sewajarnya dilibatkan sebelum keputusan besar seperti pemberhentian Kades diambil,” jelas nya.
Giri menegaskan bahwa APDESI bukan berniat menentang, melainkan mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tasikmalaya membuka ruang diskusi terbuka. Organisasi Kades ini merasa seharusnya dilibatkan sebelum keputusan besar seperti pemberhentian Kades diambil.
“Kami berharap Bupati lebih bijak dan membuka dialog. APDESI ini organisasi resmi, sudah sewajarnya dilibatkan sebelum keputusan besar seperti pemberhentian Kades diambil,” pungaks Giri.
(Ujang SW)
