Kamis, 12 November 2026
Persoalan dugaan praktik mafia tanah yang menimpa keluarga almarhum H. Entjeng Kamaludin di Kabupaten Garut mendapat perhatian dari Aliansi Pemuda Anti-Korupsi (APAK) Jawa Barat bersama Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji. Keduanya mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai di lingkungan Kejati Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi itu, APAK Jabar menyoroti dugaan persoalan dokumen kepemilikan tanah serta perkara kredit di Bank BJB yang disebut menggunakan tanah milik almarhum sebagai jaminan.
Ketua Umum APAK Jawa Barat, Rd. Yadi Suryadi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan hukum yang dihadapi keluarga ahli waris almarhum H. Entjeng Kamaludin. Menurutnya, berdasarkan keterangan yang diterima dari pihak ahli waris dan kuasa hukum, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Grt yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Putusan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada APAK, memenangkan hak kepemilikan tanah almarhum sekaligus membatalkan akta jual beli yang dipersoalkan.
Namun, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah adanya perkara kredit di Bank BJB yang menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan.
Pihak ahli waris, sebagaimana disampaikan APAK, menyatakan bahwa almarhum maupun keluarga tidak pernah menerima secara langsung uang hasil pinjaman tersebut.
Keluarga juga menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan tanah milik almarhum sebagai jaminan pinjaman.
“Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Kami berharap seluruh proses hukum dapat ditangani secara profesional, transparan, dan objektif. Hak-hak ahli waris harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rd. Yadi Suryadi.
APAK Jabar selanjutnya menyampaikan empat aspirasi kepada Kejati Jawa Barat. Pertama, meminta pemantauan dan koordinasi terhadap penanganan perkara dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan yang ditangani Kejaksaan Negeri Garut.
Kedua, meminta verifikasi keabsahan surat keterangan inkrah atas Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Grt. Ketiga, mendorong koordinasi lintas lembaga terkait persoalan kredit dan status tanah, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BJB, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga peradilan terkait.
Keempat, meminta Kejati Jawa Barat membuka ruang bagi ahli waris untuk menyampaikan bukti dan dokumen pendukung agar dapat dipelajari serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji, H. Hendi Suhendi, S.H., turut menyampaikan perhatian terhadap persoalan yang menimpa keluarga almarhum H. Entjeng Kamaludin. Menurut Yadi, sengketa tanah tidak semata-mata menyangkut persoalan kepemilikan aset, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum bagi keluarga ahli waris.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat melihat persoalan ini secara objektif, terbuka, dan profesional. Jangan sampai masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya justru kehilangan kepastian hukum. Semua dokumen, putusan pengadilan, serta proses yang berkaitan dengan perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh,” ungkap Yadi.
Ia juga mendorong agar Kejati Jawa Barat berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk pihak perbankan dan instansi pertanahan, sehingga persoalan tersebut dapat ditangani secara komprehensif.
“Kami mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan kami, hak-hak ahli waris mendapatkan perlindungan dan persoalan ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Kedua tokoh tersebut berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum juga instansi terkait. Mereka juga menekankan pentingnya penanganan perkara secara transparan, profesional, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, APAK Jabar serta Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji berharap keluarga ahli waris almarhum H. Entjeng Kamaludin memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya.
Mereka juga berharap koordinasi antarlembaga dapat mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara menyeluruh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh hak hukum masyarakat tetap terlindungi.
Red Seputar Jabar