Sabtu, 14 November 2026
Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Savoy Homann Bandung, Sabtu (14/11/2026), mengusung tema “Meningkatkan Sinergitas dan Kolaborasi LPM Menuju Bandung Utama yang Kolaboratif, Maju dan Berkelanjutan.”
Musda dihadiri Wali Kota Bandung, M. Farhan; Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H.; Ketua DPD LPM Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Sulaiman, M.Si.; serta Ketua Plt. DPD LPM Kota Bandung, Drs. Taufik Hidayat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari mekanisme organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan dan menentukan kepemimpinan DPD LPM Kota Bandung periode 2026–2031.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan apresiasi terhadap peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan LPM sangat dibutuhkan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari aspirasi warga.
Farhan menjelaskan, program pemerintah seperti Prakarsa perlu melibatkan partisipasi masyarakat melalui proses rembug warga. Aspirasi yang disampaikan dari tingkat RW kemudian dibahas dan disesuaikan melalui mekanisme di kelurahan hingga kecamatan.
Ia juga menegaskan bahwa LPM memiliki peran penting sebagai saluran aspirasi masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah maupun DPRD perlu terus diperkuat agar usulan masyarakat dapat dibahas sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Terkait kemandirian organisasi, Farhan berharap LPM mampu mengembangkan inisiatif dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan stimulus, tetapi organisasi juga perlu memiliki kemampuan untuk bergerak secara mandiri agar kemitraan dengan pemerintah tetap seimbang dan dinamis.
Farhan turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam dinamika organisasi. Perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang wajar, tetapi seluruh anggota harus kembali bersatu setelah keputusan ditetapkan.
Ia berharap musyawarah mufakat dapat menjadi jalan utama dalam menentukan keputusan organisasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H. menyampaikan penghargaan atas kontribusi LPM selama periode kepengurusan 2021–2026 dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kota Bandung.
Menurut Asep, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah di tingkat kota. Partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan menjadi unsur penting agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai kebutuhan warga.
Ia menyebut Musda sebagai forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mempertanggungjawabkan kepengurusan, melakukan konsolidasi, serta merumuskan kebijakan dan program kerja organisasi untuk lima tahun mendatang.
Asep juga mengingatkan agar perbedaan latar belakang maupun pilihan politik tidak menjadi penghalang bagi kerja bersama. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. DPRD Kota Bandung, lanjutnya, terbuka terhadap aspirasi dan masukan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD LPM Provinsi Jawa Barat Dr. H. Rahmat Sulaiman, M.Si. menyampaikan bahwa Musda merupakan mekanisme penting dalam organisasi, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepengurusan maupun proses regenerasi kepemimpinan.
Ia mengapresiasi kontribusi para pengurus LPM di berbagai tingkatan dan berharap Musda VI dapat menjadi momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan peran organisasi dalam melayani masyarakat.
Rahmat juga mendorong LPM untuk mengembangkan program pemberdayaan yang konkret dan memberikan manfaat langsung. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kawasan bebas sampah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong warga mengelola sampah sejak dari sumbernya, mengurangi beban tempat pembuangan akhir, serta membuka peluang kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain pengelolaan sampah, ia menyampaikan gagasan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah, termasuk melalui sistem pendataan dan pemantauan pajak yang lebih transparan. Gagasan tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama antara LPM dan pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.
Rahmat menegaskan, LPM harus terus bergerak dan membangun kolaborasi dengan pemerintah maupun berbagai unsur masyarakat.
Semangat “LPM Bergerak, Masyarakat Sejahtera” diharapkan menjadi dorongan bagi organisasi untuk menghadirkan program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui Musda VI ini, DPD LPM Kota Bandung diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, menjaga kesinambungan program, serta meningkatkan kontribusi dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pelaksanaan Musda VI DPD LPM Kota Bandung Tahun 2026 masih berlangsung. Peserta musyawarah masih menunggu hasil keputusan terkait penetapan Ketua DPD LPM Kota Bandung untuk masa bakti 2026–2031.
Hasil musyawarah tersebut nantinya diharapkan menjadi awal penguatan kepemimpinan dan langkah bersama dalam mewujudkan LPM yang semakin solid, mandiri, serta mampu bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung demi kesejahteraan masyarakat.
Humas Kota Bandung
