BOGOR – Kasus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gabungan yang melibatkan ASN Pemkab Bogor nampaknya tidak dipedulikan lagi.
Pasalnya, Pemkab Bogor ogah memberikan tanggapan soal tindak lanjut pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) yang terserat kasus pemerasan oleh KPK Gadungan.
Kasus itu telah terungkap sejak Kamis (25/7) lalu. Tersangkanya kini sudah ditahan di Mako Polres Bogor.
Kendati begitu, pihak pemerintah kabupaten masih belum memberikan tanggapan tindak lanjut terhadap kasus tersebut.
Sebelumnya, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, bahwa akan mendalami kasus ini kepada dinas-dinas yang ada di kabupaten bogor. Karena, ia meyakini kasus pelaku lebih dari satu orang.
“Kami yakin bahwa ini bisa terjadi pelakunya lebih dari satu orang dan kami akan kupas tuntas sehingga kita bisa menuntaskan ini dengan baik,” katanya kepada media beberapa waktu lalu.
Pemkab Bogor dinilai memiliki sikap yang berbeda, PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat ditanya wartawan mengatakan, kasus itu diserahkan ke pihak Aparat penegak hukum (APH) sehingga dirinya tidak ingin ikut campur urusan tersebut.
“Ya itukan sekarang sementara di APH saya tidak ingin mencampuri itu, masalah moral dan etika kita serahkan kepada masing-masing saja tidak boleh kita nilai moral dan etika katena tidak punya kewenangan untuk itu karena menyangkut pribadi,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.
Sehingga, Asmawa mengkilah bahwa, secara nilai moral dan etika terhadap pegawai ASN yang terlibat pemerasan tidak bisa dilakukan orang lain. Terkecuali, kata dia, penilaian kinerja kerja.
“Secara moral dan etika tidak bisa dilakukan oleh orang lain tapi oleh yang bersangkutan, nah kalo penilaian kinerja boleh dengan atasannya. Nda mungkin kita nilai teman-teman dari sisi itu,” pungkasnya.
