Jumat, 18 September 2026
Seputar Jabar | Pemerintah Daerah Kota Bandung bersama Kantor Pertanahan Kota Bandung melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan serta Sosialisasi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memperkuat pengelolaan serta pengamanan aset daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 18 September 2026, bertempat di Grandia Hotel Bandung, dan dihadiri oleh sejumlah unsur terkait, di antaranya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yayat Ahadiat Awaludin, S.SiT., M.H.
Penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung penataan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah Kota Bandung. Serahkan 100 Sertifikat Aset Pemerintah Kota Bandung Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan 100 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Bandung. penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset tanah milik pemerintah daerah sekaligus memperkuat tertib administrasi Barang Milik Daerah.
Dengan adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, aset pemerintah daerah diharapkan dapat tercatat dan terdokumentasi secara lebih baik serta memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset daerah agar dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yayat Ahadiat Awaludin, S.SiT., M.H., menyampaikan bahwa,” Sinergi antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung merupakan bagian penting dalam mendukung percepatan sertipikasi dan pengamanan aset pemerintah. Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat, tetapi juga mencakup upaya membangun tata kelola pertanahan dan aset daerah yang tertib, terintegrasi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (*)
