Bandung | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan Pemprov Jabar menyalurkan triliunan rupiah dana hasil penerimaan pajak masyarakat untuk membiayai operasional sekolah, menyubsidi ribuan siswa sekolah swasta, hingga mencegah risiko anak putus sekolah di wilayah itu.
“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” kata dia di Bandung, Selasa.
Ia mengapresiasi kepatuhan warga dalam membayar pajak, di mana dari penerimaan sektor perpajakan tersebut, dialokasikan anggaran senilai Rp1,2 triliun di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru untuk menopang pelayanan dasar hampir satu juta siswa, mulai dari pembayaran listrik, air, pembangunan ruang kelas, hingga pembangunan sekolah baru.
Selain sekolah negeri, dia mengungkapkan pajak warga dialokasikan Rp73 miliar pada 2026 untuk menyubsidi 31.663 murid SMA/SMK swasta yang tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Skema bantuan SSK mencakup pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) rutin senilai Rp150.000 per bulan untuk siswa SMA dan Rp175.000 per bulan untuk siswa SMK, ditambah penanggungan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun.
Pemprov Jabar juga menyalurkan Rp70 miliar dari APBD untuk membantu perlengkapan sekolah, seperti seragam, tas, sepatu, dan buku senilai Rp1,8 juta per tahun, bagi 38.887 siswa dari keluarga kurang mampu.
Guna menekan angka putus sekolah, Pemprov Jabar menyiapkan dana Rp70 miliar untuk membayarkan iuran bulanan bagi 117.457 murid terancam putus sekolah, di mana masing-masing siswa memperoleh bantuan Rp600.000 per tahun.
Atas manfaat nyata yang kembali ke masyarakat tersebut, Dedi mengajak seluruh warga untuk terus mengawal dan mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan di Jawa Barat dengan senantiasa taat membayar pajak.
