Kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Purwakarta ramai menjadi perbicangan pasca Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melakukan mutasi secara mendadak pada beberapa bulan lalu.
Kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Purwakarta tersebut kini sudah ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).
Kejati Jabar sendiri sudah memberikan keterangan resmi mengenai penanganan laporan kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Purwakarta pasca bupati Anne Ratna Mustika melakukan mutasi dadakan.
Kejati Jabar Panggil Pejabat Purwakarta
Perkara tersebut diakui Kejati Jabar sedang didalami bahkan beberapa pejabat Pemkab Purwakarta sudah dipanggil untuk dilakukan klarifikasi.
“Kejati menerima laporan dari warga Purwakarta makanya atas laporan tersebut didalami dan dilakukan pemanggilan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Sutan SP Harahap kepada wartawan Jumat 23 Desember 2022.
Lebih jauh Sutan menjelaskan langkah Kejati Jabar dalam menelusuri suatu kasus atas laporan masyarakat tersebut adalah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.
“Memang ada beberapa pejabat dari Purwakarta yang dipanggil namun itu masih sebatas klarifikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Sutan menyebutkan dalam rangka klarifikasi tersebut pihak Kejati Jabar masih mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kebenarannya laporan tersebut, makanya salah satunya memanggil langsung yang bersangkutan, mereka yang menjadi aduan juga dipanggil untuk dilakukan klarifikasi.
“Kita menunggu hasil klarifikasi, kalau memang ada bukti kuat ya bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan
Akhir akhir ini santer dibicarakan mengenai adanya beberapa pejabat yang dipanggil Kejati Jabar masalah mutasi dan rotasi di Pemkab Purwakarta Oktober 2022 lalu.
Bupati Anne Ratna Mustika merotasi dan mutasi pejabat eselon III dan IV.
Timbul keganjilan eselon III dan IV yang dimutasi dan dirotasi tidak sesuai keahliannya
Dugaan terungkap karena banyak pejabat yang di rotasi dan mutasi tidak sesuai kompetensinya.
Pemberitaan yang beredar bahkan telah menyebut beberapa pejabat yang diperiksa salah satunya dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pelantikan itu terkesan mendadak sehingga mengundang kecurigaan.
